Kanwil Kumham Jateng Ikuti Opening Ceremony Temu Bisnis Tahap VI

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Ikuti Opening Ceremony kegiatan Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023 melalui siaran streaming, Kamis (03/08).

Tergabung dari Ruang Pandawa Kantor Wilayah, hadir Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono, dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN Maria Titik S.

Baca juga: Aparat Gabungan Kabupaten Cilacap Intenskan Operasi Penyekatan di Wilayah Perbatasan

Temu Bisnis ini merupakan pertemuan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Tak hanya itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, kegiatan ini juga merupakan dukungan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

"Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian/Lembaga Negara, " ucap Andap dalam keterangan tertulis.

Andap berharap dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

"Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi, " harapnya.

Andap melanjutkan kegiatan yang mengusung tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa' ini juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham.

Baca juga: Badan Bayt Mal Al Quds Sahkan Pendanaan Proyek Pembangunan Sosial dan Manusia Sebesar 1 Juta USD

Adapun layanan yang ditawarkan adalah layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Baca juga: Tim Dispermades, dan DPUPR Cilacap Survei Ulang Lokasi Sasaran TMMD di Desa Hanum