Cilacap - Staff Ahli Menteri Bidang Keamanan dan Intelijen Kemenkumham memberikan penguatan kepada seluruh UPT Kemenkumham dilingkungan Cilacap dan Nusakambangan, Jumat (2/2).
Kegiatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Karanganyar Nusakambangan, Cilacap. Hadir dari Kantor Imigrasi Cilacap, Kasi Tikkim, Heryanu dan Kasubsi Intelijen Iqbal Hakim serta satu orang staff.
Kegiatan diawali sambutan dari Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan dilanjutkan penguatan oleh Staff Ahli Bidang Keamanan dan Intelijen Kemenkumham.
Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Herwanto dalam sambutanya mengajak seluruh Kepala UPT se korwil Cilacap dan Nusakambangan untuk bersama-sama bekerja dengan penuh profesionalisme dan integritas serta tidak melakukan penyimpangan dan tidak menerima segala bentuk pungli dan gratifikasi dari pengguna jasa.
Baca juga:
Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM
|
“Bekerjalah dengan penuh profesionalisme dan integritas serta tidak melakukan penyimpangan dan tidak menerima segala bentuk pungli dan gratifikasi dari pengguna jasa”, ujar Tejo.
Staf khusus Menteri Hukum dan HAM, Krismono saat memberikan penguatan mengajak kepada semua jajaran untuk berkomitmen dan konsisten dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Ia juga menghimbau kepada ASN Kemenkumham untuk menjunjung tinggi Netralitas menjelang pemilu. Penguatan dalam tugas pokok dan fungsi, diantaranya kunci utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yaitu memberikan pelayanan yang langsung berdampak kepada masyarakat.
“Penguatan dalam tugas pokok dan fungsi, diantaranya kunci utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yaitu memberikan pelayanan yang langsung berdampak kepada masyarakat “, Ujar Krismono.
Kunci keberhasilan satker dalam membangun Zona Integritas, untuk dapat menoreh prestasi, berubah menjadi ASN yang lebih baik dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat adalah adanya sebuah komitmen, keihlasan serata kemauan dan kemampuan untuk merubah pola pikir, pola perilaku dan budaya kerja dari setiap SDM yang ada di tiap UPT.
Terakhir Krismono mengajak kepada jajaran Kemenkumham Cilacap dan Nusakambangan menjelang pemilu tahun 2024 untuk bijak dalam menggunakan social media. Sosial media bisa digunakan untuk sesuatu yang positif namun banyak juga dampak negative didalamnya. Ia menegaskan untuk terus memberikan citra positif dan pemberitaan yang positif bagi Kementerian Hukum dan HAM.